Wakil ‘Tak Pikul’ Rakyat

BBM adalah salah satu komoditas yang diperlukan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai komoditas penting, layaknyalah ada peraturan atau Undang-Undang yang mengaturnya.

Peraturan tersebut seyogyanya harus mengacu pada UUD 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3 yang mengatakan bumi, air, dan seluruh kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kebijakan pemerintah yang ingin menaikkan harga minyak bersubsidi tentu saja sedikit banyak telah menyalahi UUD 1945 pasal 33 ayat 3. Kemudian alasan untuk menyelamatkan APBN juga menurut saya tidak logis. Dari berbagai sumber yang saya baca, pengeluaran pemerintah yang terbesar adalah untuk belanja pegawai yaitu sebesar 52% sedangkan untuk subsidi hanyaa sebesar 8%. Kenapa tidak dari belanja pegawai saja yang dipotong?

Kunjungan keluar negeri, studi banding pemerintah dan DPR sepertinya tidak bermanfaaat bagi masyarakat. Kenapa itu harus dipertahankan? Seharusnya jika memang mau menyelamatkan APBN, pemerintahnya itu tidak membuat kebijakan yang semakin menindas rakyat kecil. Apa salahnya membuat kebijakan yang sedikit memberatkan masyarakat kelas atas, misalnya dengan menaikan pajak dan lain-lain?

Sebenarnya masih culup banyak alasan yang dapat membuktikan bahwasannya keputusan menaikan harga BBM itu tidak logis. Pemikiran saya, salah satu alasannya adalah kemungkinan pemerintah hanya berusaha mengalihkan perhatian masyarakat. Pemerintah ingin isu kenaikan ini membuat masyarakat atau mahasiswa sibuk berdemo menolak kenaikan BBM, lantas melupakan kasus-kasus korupsi elit-elit negara.

Seperti kita ketahui, belakangan sangat banyak permasalahan-permasalahan di tubuh internal Partai Demokrat. Kasus wisma atlet yang juga tidak terlepas dari kasus ketua umum Partai Demokrat; Anas Urbaningrum. Kemudian Nazarudin, Angelina Sondank, dan lain-lain.

Kita dapat melihat dari Sabang sampai Marauke mahasiswa dan masyarakat melakukan demostrasi, banyak fasilitas umum yang rusak akibat bentrok mahasiswa dan aparat. Hal yang menyedihkan lagi, media selalu menyorotkan mahasiswa dari sesi negatif.  Mahasiswa dilaporkan melakukan tindakan anarkis, padahal sebenarnya pihak aparatlah yang selalu memulai bersifat represif.

Dan lagi-lagi, yang sangat menyedihkannya, perjuangan mahasiswa dan masyarakat hanya mampu membuat BBM tidak naik selama 6 bulan saja. Pemerintah seperti tidak lagi mempunyai nurani dan wakil rakyat pun sepertinya hanya melakukan lobi-lobi politik demi pencitraan partainya tanpa memikul rakyatnya yang karena merekalah ia bisa menduduki kursi kehormatan. ***

            Walman Ambarita

Mahasiswa Administrasi Niaga ‘09

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: